Muhammad Idris Sabtu, 09/05/2015 12:54 WIB
Jakarta -Sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia, Tanjung Priok justru menjadi salah satu pelabuhan dengan masa tunggu bongkar muat (dwelling time) paling lama di tanah air. Masa tunggu kontainer bongkar muat dari kapal, hingga dikeluarkan dari pelabuhan yang rata-rata bisa mencapai 5 hari lebih menjadikan biaya logistik pengusaha membengkak.
Sekretaris Umum PT Pelindo II (Persero) Rima Novianti mengatakan, masalah klasik dwelling time yang lama, disebabkan karena ruwetnya kewengan beberapa lembaga pemerintah di dalam pelabuhan.
"Ini karena tidak ada koordinasi antar lembaga pemerintah di dalam pelabuhan. Semua bekerja sendiri-sendiri, lambanya pengurusan dokumen perizinan, hingga pengawasan kontainer yang harus melewati beberapa kali pemeriksaan oleh instansi yang berbeda," kata Rima, di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Instansi pemerintah yang terlibat antara lain Badan Karantina Kementrian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bea Cukai, dan beberapa kementrian terkait dalam pengurusan perizinan, sehingga rantai birokrasinya sangat panjang.
"Jadi bukan kesalahan ada pada Pelindo. Kita malah maunya cepat, kita malah untung kalau keluar masuk kontainer semakin cepat. Tapi itu bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Menurutnya, untuk mengatasi dwelling time ini, Pelindo mendorong pemerintah membentuk otoritas khusus dalam pengurusan izin semua kementrian dalam satu pintu.
"Kita bisa cepat, tapi kalau perizinan tidak bisa mengikuti dwelling time akan tetap lama," imbuhnya
Sekretaris Umum PT Pelindo II (Persero) Rima Novianti mengatakan, masalah klasik dwelling time yang lama, disebabkan karena ruwetnya kewengan beberapa lembaga pemerintah di dalam pelabuhan.
"Ini karena tidak ada koordinasi antar lembaga pemerintah di dalam pelabuhan. Semua bekerja sendiri-sendiri, lambanya pengurusan dokumen perizinan, hingga pengawasan kontainer yang harus melewati beberapa kali pemeriksaan oleh instansi yang berbeda," kata Rima, di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Instansi pemerintah yang terlibat antara lain Badan Karantina Kementrian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bea Cukai, dan beberapa kementrian terkait dalam pengurusan perizinan, sehingga rantai birokrasinya sangat panjang.
"Jadi bukan kesalahan ada pada Pelindo. Kita malah maunya cepat, kita malah untung kalau keluar masuk kontainer semakin cepat. Tapi itu bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Menurutnya, untuk mengatasi dwelling time ini, Pelindo mendorong pemerintah membentuk otoritas khusus dalam pengurusan izin semua kementrian dalam satu pintu.
"Kita bisa cepat, tapi kalau perizinan tidak bisa mengikuti dwelling time akan tetap lama," imbuhnya
Sumber: detik.com