Rabu, 27/05/2015 18:33 WIB
Jakarta -Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang menggencarkan program tol laut atau angkutan kapal berjadwal. Untuk mendukung tol laut, diperlukan armada kapal yang relatif banyak.
Guna tersedianya banyak armada kapal ini maka dibutuhkan dukungan dari perbankan untuk pembiayaan. Sayangnya, perbankan dalma negeri masih takut dan ragu memberi pinjaman untuk pengadaan kapal baru.
"Budaya perbankan kita belum ke laut. Kalau gadai BPKP mobil atau motor diterima langsung dapat uang, kalau gadai sertifikat kapal untuk beli kapal belum tentu diterima. Harus dicek secara detil sampai laporan keuangannya," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harry Boediarto saat diskusi 'Short Sea Shipping' di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI Natsir Mansyur menerangkan persoalan pembiayaan memang menjadi kendala bagi pemilik jasa perkapalan. Berbeda dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, proses pengajuan pembiayaan sangat mudah.
"Kayak Korsel, Malaysia dan Singapura, di sana gampang sekali. Karena itu, mereka jadi negara maju," ujarnya.
Persoalan lain ialah jumlah lembaga pembiayaan kapal RI sangat minim. Meskipun ada sebuah BUMN bidang pembiayaan khusus perkapalan, namun perannya tidak mampu mendukung tingginya permintaan pembiayaan.
"Akhirnya, saya mencoba membuat perusahaan pembiayaan kapal. Ini sudah dipresentasikan ke OJK," sebutnya.
Guna tersedianya banyak armada kapal ini maka dibutuhkan dukungan dari perbankan untuk pembiayaan. Sayangnya, perbankan dalma negeri masih takut dan ragu memberi pinjaman untuk pengadaan kapal baru.
"Budaya perbankan kita belum ke laut. Kalau gadai BPKP mobil atau motor diterima langsung dapat uang, kalau gadai sertifikat kapal untuk beli kapal belum tentu diterima. Harus dicek secara detil sampai laporan keuangannya," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harry Boediarto saat diskusi 'Short Sea Shipping' di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI Natsir Mansyur menerangkan persoalan pembiayaan memang menjadi kendala bagi pemilik jasa perkapalan. Berbeda dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, proses pengajuan pembiayaan sangat mudah.
"Kayak Korsel, Malaysia dan Singapura, di sana gampang sekali. Karena itu, mereka jadi negara maju," ujarnya.
Persoalan lain ialah jumlah lembaga pembiayaan kapal RI sangat minim. Meskipun ada sebuah BUMN bidang pembiayaan khusus perkapalan, namun perannya tidak mampu mendukung tingginya permintaan pembiayaan.
"Akhirnya, saya mencoba membuat perusahaan pembiayaan kapal. Ini sudah dipresentasikan ke OJK," sebutnya.
Sumber: detik.com